Fokus  

Tuntutan JPU Dinilai Ringan, Korban PT DSI Minta Negara Hadir Pulihkan Hak Ekonomi

KANALTANGERANG, DEPOK – Proses persidangan perkara dugaan tindak pidana investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di Pengadilan Negeri Depok menjadi harapan sekaligus ujian bagi ribuan korban atau lender yang hingga kini masih menantikan keadilan dan kepastian pengembalian dana mereka.

Di tengah bergulirnya persidangan, para korban menyuarakan kekecewaan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai belum mencerminkan besarnya dampak kejahatan yang mereka alami. Bagi para lender, perkara ini bukan sekadar persoalan kerugian finansial, melainkan menyangkut masa depan keluarga, keberlangsungan hidup, hingga hilangnya rasa aman terhadap dana yang selama ini mereka percayakan.

Para korban menilai tuntutan pidana maksimal 15 tahun penjara masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan skala perkara, jumlah korban, serta rentang waktu dugaan praktik bermasalah yang disebut berlangsung sejak 2018 hingga 2025.

Mereka berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan secara menyeluruh dampak yang ditimbulkan dari perkara tersebut. Bahkan, para korban mendorong agar hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai minimal 20 tahun penjara atau seumur hidup, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum dan pembuktian di persidangan.

Bagi para korban, keadilan tidak cukup hanya diukur dari beratnya hukuman terhadap para terdakwa. Keadilan juga harus diwujudkan melalui pemulihan hak-hak ekonomi masyarakat yang telah kehilangan dana investasinya.

Baca Juga:  Tim Gabungan Polresta Tangerang Ungkap Pelaku Pembunuhan Pemuda Terbungkus Plastik di Cikupa

Tragedi Kemanusiaan di Balik Kerugian Finansial

Salah satu aspek paling menyedihkan yang disampaikan para korban adalah dampak sosial dan kemanusiaan dari perkara ini. Mereka mengungkapkan bahwa lebih dari tiga orang lender dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami tekanan psikologis, stres berat, hingga gangguan kesehatan yang berkaitan dengan persoalan dana yang tidak dapat mereka tarik kembali.

Sebagian dana tersebut merupakan tabungan untuk kebutuhan keluarga, pendidikan anak, biaya pengobatan, bahkan persiapan hari tua.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak perkara PT DSI tidak berhenti pada kerugian materiil. Ada penderitaan keluarga, tekanan mental, dan hilangnya harapan yang harus menjadi perhatian serius dalam proses penegakan hukum.

Para korban berharap negara hadir tidak hanya untuk memastikan proses pidana berjalan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap nasib ribuan masyarakat yang terdampak.

Pengembalian Dana 100 Persen Menjadi Tuntutan Utama

Selain menuntut hukuman yang setimpal, para lender menegaskan bahwa pengembalian dana sebesar 100 persen menjadi tuntutan utama yang tidak boleh diabaikan.

Baca Juga:  Akhir Kasus Sengketa Lahan Kampung Dukuh, Armando Divonis Bebas

Mereka meminta agar hak-hak korban dipulihkan sesuai nilai dana dan kewajiban yang tercantum dalam akad maupun sertifikat pendanaan masing-masing.

Para korban menolak apabila pemulihan kerugian harus dilakukan dengan potongan yang tidak memiliki dasar hukum atau semata-mata karena alasan keterbatasan aset yang berhasil ditemukan.

Menurut mereka, penyelesaian perkara harus memberikan kepastian mengenai berapa nilai aset yang telah diamankan, bagaimana mekanisme pengembaliannya, serta kapan hak-hak para lender dapat dipulihkan.

Desak Bareskrim dan Badan Pemulihan Aset Usut Tuntas Aliran Dana

Para korban juga mendesak Bareskrim Polri dan Badan Pemulihan Aset (BPA) agar mengusut secara menyeluruh aliran dana dan keberadaan aset yang diduga berkaitan dengan perkara PT DSI.

Penelusuran tidak boleh berhenti pada aset yang tercatat atas nama para terdakwa. Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri kemungkinan adanya pengalihan aset kepada keluarga, karyawan, pihak terafiliasi, maupun pihak ketiga lainnya, sepanjang terdapat indikasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jika ditemukan aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana, para korban meminta agar dilakukan tindakan hukum yang diperlukan, termasuk penyitaan dan pemulihan aset sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:  Soroti Kasus Armando Herdian, LCKI Desak Pemerintah Berantas Mafia Tanah

Langkah tersebut dinilai penting agar proses penegakan hukum tidak hanya berujung pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu mengembalikan kerugian masyarakat.

Keadilan Harus Menghadirkan Pemulihan

Bagi ribuan korban PT DSI, proses persidangan ini merupakan momentum penting untuk membuktikan bahwa hukum berpihak pada keadilan dan perlindungan masyarakat.

Mereka berharap majelis hakim, jaksa penuntut umum, Bareskrim Polri, serta Badan Pemulihan Aset dapat menjalankan perannya secara maksimal dan transparan.

Ada empat tuntutan utama yang terus disuarakan para lender: hukuman pidana yang setimpal, pengembalian dana 100 persen, pengusutan tuntas aliran aset, serta kepastian mekanisme pemulihan hak-hak korban.

Pada akhirnya, para korban tidak hanya menginginkan para pihak yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman yang adil. Mereka juga ingin mendapatkan kembali hak ekonomi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan dan masa depan keluarga mereka.

Sebab, bagi korban PT DSI, keadilan yang sesungguhnya bukan hanya ketika pelaku dihukum, tetapi juga ketika hak-hak korban dipulihkan secara utuh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *