KABUPATEN TANGERANG – Perolehan suara pemilihan legislatif tidak bisa diselaraskan dengan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Karena, kehendak partai tidak mutlak menjadi kehendak rakyat.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada awak media, Senin (19/8/2024).
“Pandangan saya, Pilkada dan Pemilu Legislatif itu berbeda. Pasalnya, kehendak partai itu hanya dikehendaki elit partai. Maka kehendak partai itu belum tentu kehendak rakyat,” kata Adib Miftahul.
Menurut Adib, di Kabupaten Tangerang ini banyak partai-partai yang kosong isinya. Dalam artian, meskipun rekom partai diberikan kepada salah satu bakal calon, belum tentu rekom itu akan linier dengan masyarakat. Karena, Pilkada dan Pilpres lebih melihat kepada sosok bakal calon bukan kepada partainya.
“Seperti halnya di Partai Golkar. Apakah akan ke Mad Romli semua. Itu belum tentu, di sana ada faksi Ahmed Zaki Iskandar dan Intan Nurul Hikmah, tentu tidak akan mendukung Mad Romli. Ataupun PDIP, apakah akan all out semuanya ke Irvansyah. Tentu, hal itu belum tentu terjadi,” tandasnya.
Bahkan, kata Adib. Hal itu (Pilkada dan Pileg berbeda) terjawab oleh fakta pada Pemilu 2024 lalu. Di mana PDIP meraih suara terbanyak di DPR RI, tetapi Ganjar Pranowo-Mahfud MD kebalikannya, yaitu meraih suara terkecil dibandingkan Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin.
“Bahkan, itu terjawab ketika Pilpres. Di mana suara Ganjar paling buncit. Jika dibandingkan DPR RI, tidak selaras. Karena PDIP peraih suara terbanyak,” tukasnya.
Sebelumnya, beredar hitungan suara partai yang menampilkan pasangan Mad Romli-Irvansya lebih unggul dibandingkan Maesyal-Intan. (asn)
