KOSAMBI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, bersama Kementerian PUPR segera melakukan pembangunan di kawasan Dadap Ceng In, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad mengatakan, untuk tahap pertama Pemkab Tangerang akan melakukan pengurukan lahan seluas lebih kurang 1,5 hektar di kawasan tersebut.
“Hari ini kami bersama Kementerian PUPR meninjau kawasan Dadap untuk memastikan lokasi yang akan dibangun rusunawa dan rumah deret untuk nelayan,” kata Iskandar Mirsad saat meninjau lokasi di Kawasan Dadap Ceng In, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis (28/9/17).
Iskandar menjelaskan, untuk pembanguan rusunawa akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan menggunakan anggaran dari APBN. Sedangkan untuk pengurukan, kata Iskandar, akan dilakukan oleh Pemkab Tangerang.
“Untuk tahap pertama akan diurug sekitar 1,5 hektar, dengan estimasi biaya sekitar Rp 5 miliar lebih yang bersumber dari APBD. Setelah itu untuk tahap pertama akan dibangun sebanyak lebih kurang 70 unit rumah oleh Kementerian PUPR dengan anggaran dari APBN,” terang Iskandar.
Iskandar memastikan, penataan kawasan Dadap Ceng In, akan berjalan kondusif dan dikukung oleh masyarakat. “Insya Allah semuanya akan berjalan lancar, karena sebelumnya memang ada miskomunikasi, tapi sekarang Insya Allah semua lancar,” jelasnya. Untuk diketahui, rencana penataan kawasan Dadap tersebut, sebelumnya sempat mendapat perlawanan keras dari masyarakat yang menolak digusur dan direlokasi.
Masyarakat Dadap juga menolak untuk diajak musyawarah oleh Pemerintah Daerah terkait rencana penataan tersebut. Sementara, tokoh masyarakat Dadap, Misbah mengungkapkan, setelah melakukan musyawarah dan mendengar pemaparan dari pemerintah daerah, akhirnya masyarakat setuju dan mendukung pembangunan tersebut.
“Masyarakat sangat mendukung pembangunan, karena seperti kita ketahui selama ini kan selalu banjir ini dan ini demi kebaikan bagi masyarakat,” kata Misbah. Dia juga mengungkap, kekisruhan yang pernah terjadi saat akan ditertibkan, karena adanya mis komunikasi. “Dulu masyarakat kan belum tahu, bagaimana sebenarnya rencana pemerintah. Tapi setelah dijelaskan kita sangat mendukung,” pungkasnya. (anw)
