BALIKPAPAN-Meski cita-cita Indonesia sejahtera sebagaimana yang dituangkan pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945 belum terwujud sempurna, namun seluruh rakyat Indonesia tidak boleh menyerah untuk tetap berkomitmen mewujudkannya.
Demikian yang terungkap dalam diskusi perkaderan nasional 2018 Gerakan Mahasiswa Kosgoro yang dimoderatori Wakil Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro Abdul Haris Maraden yang dihelat di Universitas Balikpapan, Selasa (4/9/2018).
Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri, tujuan didirikannya negara Indonesia tertuang di pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Inti tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Sehingga kami di DPR selalu menekankan segala penyusunan peraturan perundang-undangan semestinya harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat,” kata Syamsul.
Sementara, Staf Khusus Menteri Perhubungan RI Dewa Made Sastrawan dalan diskusi panel tersebut mengulas pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pemerintahan Jokowi-JK.
“Untuk mewujudkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu didukung pembangunan infrastuktur di seluruh Indonesia. Memang manfaatnya tidak bisa instan. Namun akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat pada masa depan,” kata Dewa yang juga pernah menjabat Duta Besar Indonesia berkuasa penuh di Swedia.
Kasatgas Politik Direktorat Pelayanan dan Pendidikan Nasional KPK RI Guntur Kusmeiyano menegaskan negara kesejahteraan berlandaskan Pancasila tidak akan terwujud apabila tidak dibarengi dengan komitmen anti korupsi yang kuat. “Indonesia sejahtera akan terwujud apabila dibarengi komitmen kuat anti korupsi seluruh rakyat dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Sementara, Rektor Universitas Balikpapan Dr. Piatur Pangaribuan mengatakan, negara kesejahteraan berlandaskan Pancasila dengan semangat anti korupsi tidak bisa terwujud dengan pengelolaan negara dengan cara-cara yang biasa. “Perlu cara-cara yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan Indonesia mewujudkan negera yang sejahtera sebagaimana amanat konstitusi. Dan apa yang dimulai pemerintahan Jokowi perlu diapresiasi,” katanya. (as)