KABUPATEN TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyoroti infrastruktur sekolah negeri. Hal itu meliputi status lahan yang dinilai belum jelas dan ruang kelas yang rusak.
Demikian diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umar Dani. Politisi PDIP ini menyebut persoalan status lahan yang belum jelas dan ruang kelas yang rusak di SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah
“Dari catatan kami ada sekitar 130 sekolah yang status lahannya sampai saat ini belum jelas. Selain itu, ada 1.000 ruang kelas yang rusak,” kata Deden, di Media Center DPRD, Senin (13/2/2023). Deden menuturkan, sebagian besar kondisi ruang sekolah tersebut masuk dalam kategori rusak berat.
Ia mengatakan, jika persoalan status lahan sekolah negeri tidak segera diselesaikan, maka berpotensi akan banyaknya gugatan dari para pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. “Pemerintah daerah harus segera menyelesaikan persoalan ini, agar status lahan di 130 sekolah tersebut menjadi jelas,” ujarnya.
Selain itu kata Deden, masih ada ketimpangan dalam hal pemerataan gedung sekolah di sejumlah wilayah. Ia mencontohkan, di Kecamatan Panongan, jumlah penduduk di wilayah tersebut di atas 100 ribu jiwa, namun hanya memiliki 2 SMPN. “Idealnya kan 4 sekolah. Sebaliknya, ada wilayah yang jumlah penduduknya lebih sedikit, tapi jumlah sekolahnya melebihi wilayah yang penduduknya banyak,” paparnya.
Padahal kata dia, pemerintah daerah harus melakukan pemerataan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Ia juga menyoroti masih adanya sekolah yang menumpang di lahan milik desa. “Di Desa Bitung Jaya ada 2 SDN yang menumpang di lahan milik Desa. Bagaimana kalau pihak desa mau menggunakan lahannya. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Tangerang,” pungkasnya. (nhd)
