BANTEN – Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana mengatakan, permasalahan klasik yang masih menjadi persoalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di Banten. Dia menyebut, masalah sumber daya manusia (SDM) bagi UMKM merupakan tantangan terbesar.
UMKM membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan memiliki kemampuan yang profesional dalam menjalankan bisnis. Selain itu, sumber daya yang memiliki talenta yang mumpuni juga tentunya membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya agar dapat menjadi lebih baik.
“Masalah klasik masih menjadi persoalan bagi pelaku UMKM di Banten ini. Seperti soal SDM yang memiliki keahlian untuk lebih mengembangkan bisnisnya,” ungkap Ananta Wahana saat Sosialisasi Kebijakan Sarana Perdagangan dan Logistik, Kementerian Perdagangan, bertempat di Hotel Horison Rahaya Resort Lebak, Banten, Jumat (17/2/2023).
Kemudian terkait akses teknologi, menurut Ananta, permasalahan yang sering dijumpai dalam pelaku UMKM adalah terbatasnya kemampuan dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital. UMKM umumnya belum mengetahui cara memaksimalkan berbagai macam fitur pada platform digital yang dapat menjangkau skala pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional.
“Contohnya seperti bagaimana cara utilisasi media sosial sebagai sarana digital marketing untuk usaha mereka,” katanya. Berikutnya soal strategi bisnis, Bisnis UMKM pun harus fokus pada strategi yang perlu dilakukan agar produk yang dijual dapat berkembang dan laku di pasaran.
Ananta menilai, bahwa kualitas produk dengan fitur yang baik dan unik akan cenderung lebih mudah menciptakan ketertarikan dan loyalitas dari pembeli. Strategi yang kreatif juga perlu diperhatikan dalam mengembangkan usaha karena minimnya sumber daya yang dimiliki.
“Dalam kondisi saat ini membangun citra atau branding adalah suatu keharusan yang jarang sekali disadari oleh banyak pemilik bisnis,” paparnya. Terkhir soal permodalan, menurut Ananta, isu permodalan merupakan salah satu tantangan yang menjadi perhatian terbesar bagi pelaku UMKM.
Karena merupakan kunci dari menjalankan kegiatan operasional dan mengembangkan bisnis mereka. “Saat ini masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kekurangan modal, sehingga mereka mengalami kendala untuk bisa scale up,” imbuhnya.
Mewujudkan Misi Presiden
Sementara itu, Inspektur I Kementerian Perdagangan, Ojak Simon Manurung mengatakan, pihaknya tengah melanjutkan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat. Hal itu kata Ojak, untuk mendukung terwujudnya misi Presiden Jokowi yaitu “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”.
Menurut dia, sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
Melalui pengembangan sarana perdagangan, Pemerintah telah menyediakan sarana fisik pasar rakyat untuk mendukung peningkatan transaksi perdagangan guna mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat.
Untuk itu, imbuh Ojak, disamping membangun fisik, perlu diupayakan juga untuk merevitalisasi manajemen pengelolaan pasar yang baik dengan menerapkan SOP (Standar Operating Procedure) sesuai SNI Pasar Rakyat. “Serta memberikan edukasi kepada pedagang pasar agar memiliki daya saing terhadap toko atau pusat perbelanjaan modern yang marak hadir saat ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ojak menjelaskan, bahwa pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan di era teknologi informasi 4.0, Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan kementerian Perdagangan mengembangkan Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR).
SIPR adalah sistem informasi berbasis website yang disediakan bagi calon penerima dan penerima Dana Tugas Pembantuan untuk mengajukan permohonan, melaporkan pelaksanaan pembangunan/revitalisasi fisik, serta pemanfaatan Pasar Rakyat berupa aspek administrasi, teknis dan manajerial.
Diketahui, kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sarana Perdagangan dan Logistik, Kementerian Perdagangan itu diikuti ratusan peserta, terdiri pelaku dan para pendamping UMKM serta masyarakat umum. (asn)
