KANALTANGERANG.COM, SERANG — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten secara tegas menyoroti penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diterbitkan pada 12 Februari 2026 lalu.
GMNI Banten menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berpotensi besar menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem laut, kawasan konservasi, serta ruang hidup masyarakat pesisir.
Ketua GMNI Provinsi Banten, Zein Nasution, menegaskan bahwa penetapan WUP di sekitar kawasan Ujung Kulon tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar sebagai persoalan administratif. Meskipun WUP bukan merupakan izin langsung untuk melakukan penambangan, langkah tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek ekologis dan perlindungan lingkungan hidup yang ketat.
”Jangan sampai kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi justru diarahkan untuk kepentingan industri ekstraktif. Ujung Kulon bukan objek eksploitasi ekonomi, melainkan benteng kehidupan dan warisan ekologis bangsa,” ujar Zein dalam rilis resmi, Selasa (17/11/2026).
Kritis Terhadap Wacana Translokasi Badak Jawa
Selain persoalan WUP perairan, GMNI Banten turut menyoroti wacana translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di TNUK menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
GMNI berpandangan bahwa setiap rencana translokasi satwa dilindungi nasional ini wajib didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan dan komprehensif. Pemerintah pusat maupun instansi terkait harus mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa, alih-alih sekadar memindahkan satwa tanpa menyelesaikan akar permasalahan ancaman terhadap ekosistemnya.
Dalam perspektif Marhaenisme, GMNI Banten menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi alat akumulasi keuntungan kelompok pemodal tertentu. Ancaman terhadap ekosistem Ujung Kulon secara langsung juga berarti ancaman terhadap kelangsungan hidup nelayan, masyarakat pesisir, serta masa depan generasi mendatang.
5 Tuntutan Resmi GMNI Provinsi Banten
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, GMNI Provinsi Banten menyampaikan lima tuntutan tegas kepada pemerintah:
- Mendesak Menteri ESDM untuk mengevaluasi dan mencabut penetapan perairan sekitar Ujung Kulon dari delineasi WUP dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
- Menolak tegas segala bentuk ekspansi pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan hidup di wilayah Banten.
- Mendesak Kementerian Kehutanan agar memastikan wacana translokasi Badak Jawa benar-benar didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam serta mengutamakan perlindungan di habitat aslinya.
- Mendesak pemerintah untuk selalu melibatkan masyarakat lokal dan nelayan dalam setiap perumusan kebijakan tata ruang yang berdampak langsung terhadap ruang hidup mereka.
- Menuntut penghentian segala aktivitas yang terbukti mengancam biodiversitas dan kelestarian lingkungan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
GMNI Banten mengingatkan bahwa upaya penyelamatan Badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari upaya penyelamatan habitat aslinya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menunjukkan konsistensi antara komitmen konservasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
”Kami tidak ingin Ujung Kulon hanya menjadi objek kepentingan ekonomi segelintir pihak. Ujung Kulon adalah benteng ekologi Banten yang harus dilindungi, bukan dikorbankan demi kepentingan pertambangan,” tutup Zein Nasution.
