KANALTANGERANG.COM, TANGERANG – Impian ratusan pedagang Pasar Kronjo untuk kembali berdagang di pasar yang layak, berada di ujung tanduk. Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua yang digelar Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026), kembali menemui jalan buntu.
RDP lanjutan tersebut membahas proyek revitalisasi Pasar Kronjo yang kini mangkrak. Dalam rapat ini, Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang mempertemukan manajemen pengembang PT Trivalenia Citra Utama (TCU) atau PT TZU, Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR), Bagian Hukum Pemkab Tangerang, Camat Kronjo, serta perwakilan pedagang.
RDP kali ini menyoroti berbagai persoalan pelik, mulai dari batas masa berlaku kontrak, aturan adendum yang ketat, hingga kepastian penyelesaian pembangunan pasar yang telah lama dinantikan oleh ratusan pedagang lokal.
Perwakilan manajemen PT TCU/TZU, Jecky mengakui, jika konstruksi fisik di lapangan saat ini dihentikan sementara karena masa pengerjaan proyek telah habis dan memerlukan adendum baru. Pihak pengembang juga menyoroti penurunan drastis jumlah pedagang yang berkomitmen mencicil tempat berdagang. Dia menuturkan, dari data awal eksisting 500 pedagang kini tersisa 105 pedagang.
“Namun demikian, kami siap untuk merampungkan sisa pekerjaan jika diberikan ruang solusi hukum,” katanya.
Di sisi lain, jalan keluar bagi proyek ini terbentur tembok regulasi yang ketat. Ini karena, adendum atau perpanjangan waktu hanya diperbolehkan sebanyak satu kali saja.
Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani mengungkapkan, kontrak pembangunan pasar yang mangkrak ini sebelumnya telah diperpanjang melalui adendum pada tahun 2022 lalu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 perjanjian kerja sama, jelasnya, adendum atau perpanjangan waktu hanya diperbolehkan sebanyak satu kali. Oleh karena itu, jika kontrak dipaksakan untuk diperpanjang kembali tanpa landasan hukum yang kuat, hal tersebut dikhawatirkan dapat melanggar aturan dan berpotensi menjadi temuan audit hukum.
”Secara aturan hukum, klausul di dalam perjanjian sudah sangat jelas bahwa adendum hanya dapat dilakukan satu kali. Jika aturan ini dilanggar, maka kontrak berisiko batal demi hukum dan dapat memicu persoalan hukum dikemudian hari bagi semua pihak yang terlibat,” ungkap Deden.
Ketidakpastian yang berlarut-larut sejak perjanjian diteken pada 12 November 2019 telah melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal. Camat Kronjo, M. Mumu Mukhlis, secara terbuka menyayangkan lambatnya penanganan proyek ini yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
”Kasihan juga mereka sejak 2019 nasibnya terkatung-katung. Semoga segera ada jalan keluar,” ungkap Mumu.
Perwakilan pedagang Pasar Kronjo, H. Aspuri menyampaikan keresahan yang mendalam atas mangkraknya proyek ini. Mereka mendesak agar polemik hukum dan administrasi tidak terus-menerus mengorbankan nasib para pedagang yang menunggu kepastian operasional pasar agar aktivitas ekonomi dapat segera pulih.
Dia menjelaskan, proyek revitalisasi pasar yang bernilai investasi estimasi Rp18 miliar di atas lahan hampir 9.000 meter persegi tersebut mangkrak dan jalan di tempat sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini memicu kebangkrutan bagi sedikitnya 200 pedagang lokal yang kehilangan mata pencaharian.
“Kami para pedagang Pasar Kronjo kini menaruh harapan besar agar kebuntuan ini segera berakhir,” ujarnya.
Hingga RDP kedua ditutup, belum ada keputusan final yang mampu memecahkan kebuntuan antara aturan normatif adendum kontrak dan desakan penyelamatan ekonomi pedagang. Pimpinan RDP Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, Yaakub mendesak seluruh pihak baik Pemda, Perumda Pasar NKR maupun pengembang, untuk segera merumuskan formula hukum yang solutif tanpa merugikan masyarakat luas.
“Jika dalam tenggat waktu yang ditentukan tidak ditemukan titik temu, opsi pemutusan kontrak secara tegas demi hukum mau tidak mau harus diambil agar proses revitalisasi dapat dialihkan kepada mekanisme atau pihak lain yang lebih siap,” pungkasnya.





